Guru Besar Unnes yang Sampaikan Seruan Moral Kompak Diundang Dewan Ketahanan Nasional di Polda Jawa Tengah

Para Guru Besar Universitas Negeri Semarang atau Unnes yang turut menyampaikan seruan server jepang slot moral mendapat undangan aktivitas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sebelumnya mereka menyampaikan seruan moral sehingga pemerintah tak menyalahgunakan kekuasaan pada Rabu, 7 Februari 2024. Undangan tersebut tercantum tentang On The Spot Wantannas RI. Undangan bertujuan secara langsung kepada guru besar. Tujuan undangan dalam rangka penyusunan rancangan rumusan kebijakan kiat nasional Kedeputian Politik dan Strategi Setjen Wantannas RI.

Mereka diundang pada Rabu, 28 Februari 2024, di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Undangan tersebut ditandatangani oleh Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Wantannas RI Brigadir Jenderal Nazirwan Adji Wibowo. Tri Marhaeni Pudji Astuti adalah keliru satu guru besar yang mendapat undangan tersebut. Dia mengaku tak akan menghadirinya. “Saya tidak datang. Undangannya aneh, tidak jelas,” ujar dia pada Ahad, 25 Februari 2024.

Menurut Tri, kejanggalan undangan yang ia menerima pada lain tak tersedia lampiran acara. Kemudian tak mencamtumkan siapa saja yang diundang. “Kalau undangan aktivitas kan ke Unnes baru menyebut abc ditugasi dalam acara,” ujarnya. Tri menyebut tersedia enam guru besar yang hadir dalam seruan moral mendapat undangan serupa. “Semua profesor yang seruan moral bisa tanpa terkecuali. Suratnya serupa hanya nama kepadanya yang beda-beda,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Negara Letnan Kolonel Laut (TNI) Eko Erys Hidayanto menyatakan undangan kepada guru besar Unnes, juga kepada Tri Marhaeni Pudji Astuti adalah sebagai narasumber. Tri diminta memberikan pendapat tentang kiat penanganan keamanan pasca penentuan lazim atau Pemilu 2024.

“Beliau-beliau itu kita undang untuk jadi narasumber. Bukan untuk kita sidik,” kata Eko pas dihubungi Tempo, Ahad, 25 Februari 2024. Diskusi itu juga punya tujuan membicarakan kiat penanganan potensi risiko sehabis pemungutan suara. Eko menyatakan Dewan Ketahanan Nasional biasa sebabkan kajian dan diskusi di beraneka tema. Hasil diskusi itu akan dijadikan sebagai masukan untuk kebijakan pemerintah. Diskusi itu berharap pendapat akademisi dari setiap bidang keilmuan.

Menurut Eko, para akademisi yang pernah diundang isi diskusi itu di antaranya pengajar dari Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI). “Itu sering,” kata dia. Namun belakangan, undangan kepada Tri ini yang jadi permasalahan. “Kalau (dosen) universitas di Jakarta itu enggak tersedia yang ribut sebab mereka telah paham,” kata Eko. Menurut Eko, surat itu jadi “keributan” sebab area diskusi terjadi di Gedung Kepolisian Daerah Jawa Tengah. “Mungkin beliau jadi terkesiwer ‘Kok tempatnya di Polda?’ Ya, kita pinjam area di situ,” ujarnya sambil tertawa.

Dalam surat itu, yang menurut Eko sempat ramai di tempat sosial, memuat penjelasan tentang tujuan diskusi tentang rancangan rumusan kebijakan kiat nasional dan diselenggarakan oleh Kedeputian Politik dan Strategi Setjen Wantannas di Jawa Tengah pada 26-29 Februari 2024. Diskusi itu bertajuk “Strategi Penanganan Terpadu Potensi Risiko Pasca-Pemungutan Suara Guna Menjaga Kelancaran Pemilu 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”. Surat bernomor Und/PS.01/KI/II/20224 itu ditandatangani oleh Pembantu Deputi Bidang Budang Politik Nasional Dewan Ketahanan Nasional Brigadir Jenderal Nazirwan Adji Wibowo.

“Mungkin Ibu Tri punya anggapan pasca-pemilu ini yang bagus, kita tampung,” kata Eko. “Jadi bukan untuk kita sidik.” Beberapa hari lalu, menurut Eko, Wantanas juga sebabkan forum group diskusi (FGD) melibatkan para akademisi. Perihal tema tersebut, Eko menyatakan butuh anggapan para ahli untuk memberikan masukan tentang startegi penanganan sehabis pemungutan atau penghitungan nada Pemilu 2024 sehingga tak tersedia keributan dalam sistem Pemilu 2024. “Maka dibutuhkan anggapan para akademisi. Jangan hingga timbul keributan, sepenuhnya damai. Solusi itu perlu orang yang di tengah,” ujar dia.

Dikutip dari laman resminya, Dewan Ketahanan Nasional atau Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menanggung pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas itu, lembaga pemerintah itu mempunyai faedah dalam penetapan kebijakan dan kiat nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; penetapan kebijakan dan kiat nasional dalam rangka menanggung keselamatan bangsa dan negara dan penetapan efek pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun pas khusus dan pengerahan sumber–sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari efek pembangunan.

Tentang Penulis

admin6